Raperda RUTR 2030 DKI Jakarta (Bag. 2)

18-03-2010

Menyambung artikel saya mengenai Tinjauan Singkat RUTR 2030 - Jakarta. Saya melanjutkan artikel tersebut dengan menulis item ke 2 yang sudah saya sampaikan di artikel pertama; yaitu mengenai: Technical Content dari RUTR 2030. Saya memilih untuk membahas masalah ini terlebih dahulu karena didalam forum IAI ini; adalah tempat banyak para pemerhati masalah teknis dari RUTR tersebut. Sedang masalah Governance dari RUTR banyak sekali terkait kepada Bureaucracy pemerintah dan sistem politik yang sedang berjalan dimana saya bukanlah seorang ahli governance management/development dan tidak pada tempatnya untuk memberikan artikel yang tidak searah dengan websites ini.

 

1. Definisi dan Hirarki

RUTR 2030 ini memasukkan ketetapan mengenai kawasan-kawasan yang ditetapkan atau ingin ditetapkan oleh pemda DKI sebagai kawasan pengembangan. Tertulis pada bab 1-30: Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budidaya.

Kemudian tertulis juga di bab 1-31: Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan di bab 1-33: Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berikutnya tertulis (contoh) di bab 1-34: Kawasan Sistem Pusat Kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hirarkhi terdiri dari sistem pusat kegiatan utama yang berskala kota, regional, nasional dan internasional dan sistem pusat penunjang yang berskala lokal. Di bab 1: 34-53.

Istilah berikutnya yang digunakan oleh Raperda ini adalah: Pusat Kegiatan dan Sentra Primer. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: Apakah yang dimaksud dengan definisi dari Kawasan, Pusat Kegiatan dan Sentra Primer? Didalam Urban Planning atau Town/City Planning maupun Territorial Planning, dikenal hirarki dari planning; misalnya: territory, area, zone dll. Definisi dan hirarki ini mempunyai criteria dan ketentuan hukumnya. Didalam RUTR 2030 hal ini tidak tertera dengan jelas termasuk tidak dijelaskan adalah status hukum dari istilah-istilah yang sudah digunakan (Kawasan, Pusat Kegiatan dan Sentra Primer). Hal ini harus diperjelas secara teknis untuk menghindari kerancuan pada saat menganalisa dan mengusahakan pemecahan masalah dari masing-masing tempat yang dimaksud.

Berawal dari kerancuan definisi dan hirarki teknis ini RUTR 2030 kemudian mengarah kepada produk peta RUTR DKI. Sebelum membahas produk peta RUTR DKI; penulis merasa sangat penting untuk membahas masalah Digitalisasi Pemetaan (Digital Mapping) berbasis GIS (Geographic Information System).

2. GIS (Geographic Information System)

Definisi dari GIS: Geographical Information System, is any system that captures, stores, analyzes, manages, and presents data that are linked to location. Technically, a GIS is a system that includes mapping software and its application to remote sensing, land surveying, aerial photography, mathematics, photogrammetry, geography, and tools that can be implemented with GIS software (Wikipedia).

GIS, sama dengan semua teknologi lainnya sudah sangat berkembang dan di developed country GIS sudah digunakan hampir diseluruh kota. Di under-developed country GIS juga sudah digunakan sejak 5 tahun yang terakhir. GIS bukan Google maps. GIS untuk perencanaan suatu kota secara teknis lebih complicated dan lebih banyak fitur-fiturnya yang dapat digunakan bagi perencanaan suatu kota/area/daerah urban dll.

Kegunaan utama dari mapping berbasis GIS adalah: Tingkat Koordinasi dari mapping yang menjadi unlimited tergantung kepada data yang ingin di attached kepada peta tersebut. Dengan demikian pemetaan ini bisa disinkronisasikan dengan banyak peta-peta real time yang lainnya.

Contoh: Koordinasi peta antara: Topographic Map, River Watch dan Sea Watch. Peta lengkap dari Topography Jakarta (real time) dapat diperoleh dari beberapa lembaga satelit dunia seperti: GEOS, LIDAR dstnya. Peta Real time dari River dan Sea watch juga dapat di-link melalui data real time dari NOAA atau Floodwatch dll. Secara teknis untuk me-link data-data tersebut diperlukan Koordinat Bumi dari kota atau lokasi tersebut dan pengaturan layering (yang sudah diatur melalui lembaga kerjasama GIS international); selanjutnya adalah munculnya tampilan peta yang menunjukkan: topography, ketinggian air laut (real time) dan ketinggian air sungai (real time).

Contoh lain untuk manfaat penggunaan GIS adalah: simulasi bencana. Setelah semua data kependudukan, gedung-gedung dll dilengkapi; dapat dilakukan simulasi bencana apapun juga dengan software dari GIS.

Hal diatas hanya merupakan sebagian kecil dari kemampuan GIS. GIS mampu menyediakan data-data teknis yang lebih detail lagi, mulai dari: topographic sampai produksi carbon yang dipancarkan oleh kota Jakarta. Apalagi kalau GIS ini bisa dilakukan dalam suatu pola kerjasama pemerintahan seperti yang dilakukan oleh negara-negara Afrika. Forum kerjasamanya sudah ada dan hanya diperlukan pendekatan-pendekatan pemerintah untuk menggunakan jasa-jasa yang tersedia di forum international tersebut.

Pertanyaannya adalah: Berapa biaya untuk melaksanakan hal tersebut? Jawabannya: Tergantung dari apa yang diinginkan oleh pemerintah. Contoh yang saya dapat di Hanoi Vietnam. Peta dasar (Topographic Map) dan peta kepadatan penduduk (remote sensing) beserta penurunan tanah dan potensi banjir; dapat diperoleh dengan biaya US$ 5,000 (Lima Ribu US$) melalui satellite pemerintah USA dan status peta adalah real time.

Banyak data teknis mengenai keadaan bumi yang di siarkan oleh satellite-satelite pemerintah (USA, UK, France, Japan, China, Rusia dll) dapat diperoleh gratis, tanpa biaya apapun juga. Hal ini dimungkinkan karena pada saat ini dunia sudah menuju kepada kerjasama global untuk mengatasi masalah: Lingkungan Hidup (Ecosystem). Sehingga data-data tersebut dapat diakses dan dimiliki oleh pribadi maupun lembaga dengan gratis untuk tujuan pengembangan pengetahuan dan penelitian.

Hambatan yang dulu terjadi karena sistem pertahanan dan keamanan negara-negara; sudah banyak diterobos. Kerjasama perbaikan Ecosystem Bumi sudah menjadi tujuan banyak negara. Bantuan kepada negara-negara yang tidak memiliki kemampuan (expertise) juga banyak disediakan melalui pendanaan dalam bentuk Grant Program yang dilakukan WorldBank, ADB dll.

Dengan demikian; saya tidak melihat ada alasan penting untuk tidak melaksanakan GIS. Otomatis hal ini harus dikoordinasikan dengan lembaga terkait karena pemetaan ini akan dilakukan secara remote sensing dan penyelidikan tanah (soil investigation) juga dilakukan secara remote sensing dimana besar kemungkinan harus dikoordinasikan dengan lembaga pertahanan dan keamanan negara. Sudah pasti dari data-data yang diperoleh nanti wajib diklasifikasikan statusnya; misalnya: untuk komersial dan untuk negara (classified). Data untuk komersial pun masih bisa diklasifikasikan lebih banyak lagi. Bisa data yang bisa diakses masyarakat secara gratis; dan ada juga data yang harus dibeli oleh pihak-pihak komersil; misalnya: developer dll.

3. Struktur analisa pemetaan.

Melihat kesulitan dan problem yang ada di Jakarta saat ini; saya mengusulkan (demi keteraturan dan kerapihan management arsip dstnya; sesuai juga dengan panduan ISO Management System) sebaiknya dibuat peta per masalah-masalah utama untuk se-Jabodetabek dalam basis GIS, sebagai berikut:

  • Peta Dasar
  1. Peta Topography (GIS)
  2. Peta batas-batas pemerintahan seperti: wilayah, kecamatan dstnya (GIS)
  3. Peta Kepadatan Penduduk (GIS)
  4. Peta Sosial Ekonomi (non GIS; dapat diperoleh dari lembaga pendidikan/NGO atau hasil riset dari lembaga dunia), termasuk peta criminal dll
  5. Peta Gender/Ras dan Usia (non GIS; dapat diperoleh dari lembaga pendidikan/NGO atau hasil riset dari lembaga dunia)
  6. Peta Kesehatan (Health Map) (non GIS; dapat diperoleh dari lembaga pendidikan/NGO atau hasil riset dari lembaga dunia)
  7. Peta Tenaga Kerja (non GIS)
  8. Peta Sistem Transportasi GIS dan non GIS
  9. dll
  • Peta Teknis Dasar (semuanya GIS; dan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga remote sensing/ radar detection atau lembaga satellite dunia yang ada); seluruh peta dalam keadaan terpadu; sebagai berikut:
  1. Peta Salinitas dan Potensi Salinitas
  2. Peta Soil Investigation
  3. Peta Sungai, Situ, waduk dan fasilitas air alam terpadu
  4. Peta Jaringan Air bersih
  5. Peta Jaringan Air kotor
  6. Peta Jaringan Air hujan
  7. Peta Pola dan Jalur Transportasi Umum darat terpadu (busway, patas, bus biasa, kopaja, metromini, mikrolet, angkot)
  8. Peta Jaringan Pengadaan Listrik
  9. Peta Jaringan Gas
  10. Peta Jaringan Telekomunikasi kabel
  11. Peta daerah hijau (taman, pertanian, hutan dll)
  12. Peta kepadatan pemukiman perumahan, komersial, campuran dll
  13. Peta Emisi Carbon
  14. Peta kepadatan traffic jalan raya
  15. Peta Vegetasi
  16. Peta Sampah terpadu
  17. Dll

 

  • Setelah peta-peta berbasis GIS (real time) dan non-GIS tersebut diatas diperoleh maka dapat dilakukan: analisa-analisa yang kemudian akan dibuat dalam bentuk peta-peta Guidelines atau Development Planning yang dibuat dengan basis GIS juga; sebagai berikut:
  1. Peta Rencana Pengaturan Pengembangan (Development Control Plan)
  2. Peta Bencana yang terdiri dari: Peta Potensi Bencana Kebakaran, Peta Potensi bencana Endemik/Pandemik Penyakit, Peta Potensi Bencana Gempa Bumi, Peta Potensi Bencana Banjir, Peta Potensi Bencana Gabungan dan Peta Rencana Evakuasi Bencana
  3. Peta Rencana Pengaturan Lingkungan Hidup Terpadu (Environment Zoning and Control Plan)
  4. Peta Rencana Pola Pergerakan Transportasi Umum Terpadu (termasuk jaringan pedestrian sebagai bagian dari sistem transportasi umum terpadu)
  5. Peta Restricted Area, misalnya: area Istana negara dan pendukung keamanannya; area bersejarah; area-area keamanan masyarakat (polisi dan militer); area pendukung strategis lainnya (misal: gardu listrik, pusat telekomunikasi dll)
  6. Peta Area Tertutup (sementara atau dalam jangka waktu tertentu) karena alasan-alasan teknis: misalnya: Kepadatan sudah sangat tinggi sehingga Izin Mendirikan Bangunan baru tidak boleh diproses dan peraturan-peraturan khusus diberlakukan untuk area ini.
  7. Peta Rencana Pengembangan
  8. Peta area-area pengembangan khusus; misalnya: Pelabuhan Tanjung Priok, Segitiga Emas, Kawasan Industri, Kawasan Wisata dll
  9. Peta Rencana Pengaturan dan Pengelolaan Sampah
  10. Peta lain yang dianggap perlu untuk skala koordinasi perkotaan

 

  • Peta Detail per area/zoning atau wilayah/kecamatan dll. Peta-peta ini mendetailkan lagi data yang ada dari peta sebelumnya. Peta Detail ini juga terbagi 2 (dua); yaitu: Peta teknis dasar dan Peta analisa. Peta Detail Dasar yang harus di lengkapi oleh masing-masing area diantaranya sebagai berikut (semua peta ini dapat diperoleh dengan berbasis GIS):
  1. Peta Penyebaran Fasilitas Medis (Rumah sakit sampai klinik dan posyandu, pemerintah dan swasta)
  2. Peta Penyebaran Fasilitas Pendidikan (pre-school sampai Universitas, pemerintah dan swasta)
  3. Peta Penyebaran Fasilitas Pendukung transportasi (stasiun, bus stop, stasiun bayangan dll)
  4. Peta Penyebaran Gender, Ras detail (non-GIS)
  5. Peta Penyebaran Fasilitas Keamanan Masyarakat (Polisi)
  6. Peta Penyebaran Potensi Bencana Kebakaran dari fasilitas komersial (toko-toko penjual bahan berbahaya atau berpotensi meledak seperti: gas tabung dan bahan-bahan kimia), SPBU dll
  7. Peta Penyebaran Fasilitas Komersial Umum (mall, pusat perbelanjaan, pasar traditionalresmi, tidak resmi dan dadakan-)
  8. Peta Penyebaran Fasilitas Rekreasi Umum dan Taman lingkungan
  9. Peta Detail Pola Transpotasi Umum Terpadu
  10. Peta Detail kepadatan lalulintas
  11. Peta Detail Penyebaran dan Pola Pengelolaan Sampah
  12. Dll

 

Selanjutnya berdasarkan peta-peta tersebut dapat dibuat Peta Analisa Detail yang searah dengan Peta Rencana Utama, sbb:

  1. Peta Rencana Detail Pengaturan Pengembangan (Detail Development Control Plan)
  2. Peta Rencana Detail Penyebaran Fasilitas Bantuan bencana: Kebakaran, gempa bumi, banjir dll termasuk Peta Rencana Penyebaran Fasilitas Evakuasi bencana
  3. Peta Rencana Detail Pengaturan Pola Transportasi Umum dan Rencana penyebaran fasilitas pendukung terpadu (termasuk rencana pedestrian)
  4. Peta Rencana Detail Pengaturan Lingkungan Hidup (Environment Control Plan)
  5. Peta Rencana Detail Jaringan Air Bersih
  6. Peta Rencana Detail Jaringan Air Kotor
  7. Peta Rencana Detail Jaringan Air Hujan
  8. Peta Rencana Detail Jaringan gas
  9. Peta Rencana Detail Penyebaran Fasilitas Rekreasi Umum dan Taman Lingkungan
  10. Peta Rencana Detail Perbaikan Lingkungan (Urban Renewal Area) dapat dilakukan dengan participation program
  11. Peta Rencana Detail Pengawasan dan Perlindungan lingkungan dari bahan-bahan berbahaya
  12. Peta Rencana Detail Jaringan sampah.
  13. dll

Kegunaan dari jenis pemetaan yang teratur untuk masa yang akan datang akan sangat dirasakan manfaatnya. Sama seperti kota-kota dinegara maju; sistem pemetaan yang teratur ini sudah dilaksanakan selama puluhan tahun dan manfaatnya sangat bisa dirasakan sekarang ini. Pemetaan keadaaan eksisting (real time) dan Analisa/Rencana yang yang berbasis GIS (real time) ini dapat kemudian menghasilkan. GIS mapping adalah alat bantu yang sangat baik untuk menganalisa dan mengambil keputusan.

Permasalahan dari peta-peta yang dijadikan acuan didalam RUTR; tidak memiliki basis analisis yang akurat dan yang sangat disayangkan lagi adalah tidak memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai yang terukur. Contoh sederhana misalnya:

  • Peta Kota Administratif Jakarta Utara

Diketahui bahwa 30% dari Jakarta sudah berada dibawah permukaan air laut. 30% tersebut dihitung dari batas utara pantai Jakarta menuju ketengah. Akibatnya seluruh kawasan Administratif Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut. RUTR merencanakan sistem Polder, Banjir kanal dan RTH Sungai dan beberapa sodetan sungai dan reklamasi pantai. Jakarta Utara diketahui memiliki tingkat pencemaran lingkungan (asap, sampah dll) yang tertinggi di Jakarta.

Pertanyaan:

Mengenai: Health, Safety and Welfare

Bagaimana rencana pemerintah untuk menyediakan air bersih untuk daerah Jakut dalam 20 thn yg akan datang?

Apa rencana pemerintah untuk memperbaiki kondisi salinitas air tanah?

Apa rencana pemerintah untuk memperbaiki atau mengurangi penurunan tanah?

Apa rencana pemerintah untuk memperbaiki beban yang dipikul oleh tanah di Jakut?

Apa rencana pemerintah untuk memperbaiki keadaan lingkungan hidup di Jakut?

Apa rencana pemerintah untuk memperbaiki pencemaran lingkungan di Jakut?

Apa rencana pemerintah untuk memperbaiki daerah slum?

Apa rencana pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat di Jakut?

Hal diatas baru sebagian dari banyak pertanyaan yang harusnya dianalisa dan tergambarkan arah perbaikannya didalam RUTR untuk 20tahun yang akan datang.

 

4. TOD (Transit Oriented Development)

Selanjutnya Raperda RUTR 2030 juga mencantumkan pola TOD (Transit Oriented Development). Dibawah ini adalah definisi dari TOD (http://www.transitorienteddevelopment.org/) tersebut sbb:

TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT is the exciting new fast growing trend in creating vibrant, livable communities. Also known as Transit Oriented Design, or TOD, it is the creation of compact, walkable communities centered around high quality train systems. This makes it possible to live a higher quality life without complete dependence on a car for mobility and survival. TOD is a major solution to the serious and growing problems of peak oil and global warming by creating dense, walkable communities connected to a train line that greatly reduce the need for driving and the burning of fossil fuels.

COMPONENTS OF TRANSIT ORIENTED DESIGN

  • Walkable design with pedestrian as the highest priority
  • Train station as prominent feature of town center
  • A regional node containing a mixture of uses in close proximity including office, residential, retail, and civic uses.
  • High density, high-quality development within 10-minute walk circle surrounding train station.
  • Collector support transit systems including trolleys, streetcars, light rail, and buses, etc
  • Designed to include the easy use of bicycles, scooters, and rollerblades as daily support transportation systems
  • Reduced and managed parking inside 10-minute walk circle around town center / train station

 

Ide dari pencantuman TOD sebagai salah satu cara pengembangan kota adalah ide yang baik. Ide ini harus didukung oleh analisa dan rencana terpadu yang baik. Seperti bisa dilihat diatas basis dari TOD adalah: WALKABLE COMMUNITIES/ WALKABLE DESIGN WITH PEDESTRIAN AS THE HIGHEST PRIORITY. Permasalahannya adalah RUTR 2030 tidak secara spesifik (teknis) menunjukkan keinginan untuk mengembangkan Walkable Communities bahkan tidak memiliki rencana pengembangan Pedestrian sebagai prioritas utama.

Kalau memang TOD ingin dikembangkan di Jakarta maka seluruh analisa dan rencana harus diarahkan untuk menuju kepada sistem perkotaan berbasis TOD. Hal ini berarti basis dari sistem TOD adalah pembangunan PEDESTRIAN diseluruh bagian perkotaan.

Pada Laporan Penyusunan RTRW DKI Jakarta 2030 oleh BAPPEDA DKI TOD yang ditampilkan merupakan suatu jenis proyek komersial dibawah tanah dan tidak menggambarkan suatu konsep TOD untuk mencapai hal-hal sbb:

Higher quality of life

Better places to live, work, and play

Greater mobility with ease of moving around

Increased transit ridership

Reduced traffic congestion and driving

Reduced car accidents and injuries

Reduced household spending on transportation, resulting in more affordable housing

Healthier lifestyle with more walking, and less stress

Higher, more stable property values

Increased foot traffic and customers for area businesses

Greatly reduced dependence on foreign oil

Greatly reduced pollution and environmental destruction

Reduced incentive to sprawl, increased incentive for compact development

Less expensive than building roads and sprawl

Enhanced ability to maintain economic competitiveness

 

Pada peta RUTR 2030 inipun tidak diketemukan rencana perbaikan maupun pembuatan jalur PEDESTRIAN baru sebagai syarat mutlak pembentukan suatu kota berbasis TOD.

5. Jakarta Building Codes

Sudah waktunya untuk Jakarta untuk memiliki secara tersusun dan ter-edit atau terkompilasi dengan baik Peraturan-peraturan bangunannya. Peraturan bangunan di Jakarta sudah seharusnya juga mengakomodasi peraturan-peraturan dan standarisasi International seperti: ICC (International Code Council), ISO, IBC (International Building Codes). Hal ini penting sekali, mengingat posisi Jakarta sebagai ibukota negara. Jakarta adalah tolok ukur perkembangan Indonesia.

Karena kompleksitas masalah teknis yang ada di Jakarta; seperti pada artikel saya sebelumnya; Building Codes sebaiknya ditinjau ulang setiap 1 maksimum 3 tahun. Jakarta Building Codes secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian utama:

  • Jakarta Housing Codes
  • Jakarta Commercial and Industrial Building Codes

Permasalahan lainnya adalah tidak dimiliki suatu badan koordinasi Building Codes se Indonesia yang mengkoordinasikan seluruh peraturan bangunan yang di terbitkan oleh semua lembaga negara. Dampak teknisnya adalah; masing-masing daerah mempunyai standard yang tidak merata dan juga tidak diketemukan dokumen yang dapat digunakan sebagai referensi akhir dari suatu standard. Efeknya untuk Jakarta yang perkembangannya sangat cepat; peraturan bangunan yang ada hanya memiliki tingkat legalitas hukum yang sangat rendah dan tidak didukung oleh UU Pemerintah yang memiliki status hukum yang lebih tinggi atau terkait dengan KUHAPidana/Perdata. Sehingga efektifitas dari peraturan bangunan di Jakarta juga tidak dapat diharapkan. Sehingga yang banyak terjadi adalah proses yang sepertinya dipaksakan legalitasnya sehingga membawa kesulitan pada Pemda untuk melaksanakan perbaikan lingkungan, misalnya: pengaturan sampah dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Sedangkan peraturan mengenai status bangunan yang berada dilokasi rencana fasilitas umum (misal: jalan tol) dapat dilakukan penggusurannya dengan legalitas yang lebih tinggi; yaitu UU Pertanahan.

Bagaimanapun juga kebutuhan untuk membentuk badan khusus Jakarta Building Codes sudah menjadi sangat crucial saat ini. Karena Building Codes adalah kunci dari perencanaan Development Control Plan. Apalagi Building Codes ini harus disesuaikan dengan Codes yang berlaku International; terutama dalam hal Safety untuk manusia.

6. Mitigasi Bencana.

Mitigasi bencana merupakan kabar terburuk dalam RUTR 2030 c.q. rencana teknis ini. Tidak ditemukan rencana (peta) apapun juga untuk mengatasi hal ini. Hanya ditemukan kata-kata didalam Raperda RUTR 2030. Padahal didalam naskah akademik RUTR 2030; Mitigasi Bencana sudah dijelaskan sebagian persyaratannya. Bahkan tidak diketemukan rencana untuk 20 tahun mendatang. Tentunya hal ini sangat disayangkan; mengingat banyak gedung dijakarta yang dibangun berdasarkan standar SNI Gempa 2002 atau bahkan aturan yang sebelumnya. USGS (United States Geological Survey) juga sudah mengindikasikan bahwa aturan gempa di Jakarta harus dinaikkan ketingkat yang lebih tinggi. Dan harus diingat ini baru masalah gempa. Bencana yang mungkin timbul di Jakarta bukan hanya gempa; tetapi juga Banjir dan bencana lainnya.

Yang sangat mengkhawatirkan adalah multiple disaster yang terjadi bersamaan. Hal ini sangat mungkin terjadi di Jakarta karena kelemahan aturan (codes) yang ada di Jakarta. Multiple disaster ini misalnya: didaerah perumahan yang sangat padat pada saat terjadi gempa yang berakibat robohnya tiang-tiang listrik. Dan karena tidak terkontrolnya perencanaan lokasi penjualan barang-barang berpotensi ledak tinggi (toko gas dan bahan kimia, industri kecil/rumahan menggunakan bahan berpotensi ledak dalam jumlah cukup besar seperti: catering, dll) dan SPBU; hal-hal ini dapat menjadi faktor tambahan untuk memicu bencana ikutan berupa bahaya kebakaran massal.

Hal lain yang menunjukkan kelemahan dari Codes di Jakarta adalah: hilangnya aturan batas jarak samping kanan/kiri dari rumah tinggal. Hal ini bila dikaitkan dengan multiple disaster menjadi semakin mengkhawatirkan karena rumah yang saling berdempetan tanpa jarak sama sekali akan mengakibatkan penjalaran api yang sangat cepat.

Tentunya ketiadaan peta mitigasi bencana ini tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan semata; karena hal ini sangat nyata dan faktanya juga sangat mudah untuk dilihat dari beberapa bencana yang sudah terjadi. Dalam hal ini; tingkat kesalahan yang dilakukan oleh team teknis dapat dikategorikan sebagai kelalaian professional yang sangat memalukan.

7. Urban Sprawl

Posisi Jakarta sebagai magnet tidak dapat dipungkiri. Kebutuhan untuk dekat dengan Jakarta ini sudah menjadi faktor yang memicu perkembangan kota-kota disekitarnya c.q: Depok, Tangerang, Bekasi. Bogor. Karena lemahnya sistem UU pertanahan dan UU untuk pengembangan area; akibat yang sangat nyata saat ini adalah munculnya: Urban Sprawl mulai dari yang dikelas RSS sampai yang elitis. Dampak buruk dari Urban Sprawl ini yang sangat nyata adalah: meningkatnya kemacetan lalulintas Jakarta. Hal ini dikarenakan pemerintah (Jabodetabek) tidak memahami sampai saat ini; bahwa menyetujui suatu rencana pengembangan suatu area yang tidak didukung oleh infrastruktur akan mengakibatkan meningkatnya mobilitas pribadi. Dan yang dipahami oleh pemerintah Jabodetabek; mengenai kesediaan infrastruktur terbatas pada: jalan tol menuju lokasi; listrik dan telephone serta mewajibkan developer untuk menyediakan fasilitas: sekolah TK dan selanjutnya tergantung besaran area. Sebagai akibatnya para orang tua yang masih bekerja di Jakarta; menggunakan sarana mobilitas pribadi untuk menuju ke pekerjaannya. Akibatnya nyata sekali saat ini.

Sebaiknya pemerintah secara bersama (Jabodetabek) memetakan urban sprawl ini (dengan GIS dapat segera diperoleh dalam hitungan menit) dan dianalisa seluruh situasinya. Untuk selanjutnya dapat dilakukan Joint Development Control Plan diarea-area perbatasan antar kota. Development Control Plan tidak hanya mengurusi KDB, KLB, GSB atau analisa penyebaran dan perkembangan suatu lingkungan agar dapat dijaga kualitas kehidupan di lingkungan tersebut.

8. Kesimpulan

Melihat banyaknya kesalahan teknis yang tertuang jelas didalam RUTR 2030 penulis menyarankan hal-hal sbb:

  • Mengundurkan persetujuan RUTR 2030 ini sampai analisa teknis yang lebih akurat dapat dilaksanakan.
  • Bekerjasama dengan lembaga dunia seperti Worldbank, ADB dll dan segera mengumpulkan hasil-hasil riset yang sudah pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Riset-riset tersebut dilakukan bersama oleh banyak badan di Indonesia misalnya: Bappenas, dep.PU, Universitas dll. Data dari riset-riset tersebut banyak yang sangat baik untuk digunakan sebagai bahan analisa/referensi untuk pengambilan keputusan
  • Bekerjasama secepatnya dengan lembaga satellite dunia melalui program G2G untuk dapat secepatnya mengakses data-data teknis yang berbasis GIS. Data-data ini sudah banyak yang tersedia di beberapa sistem satellite remote sensing; hanya diperlukan izin dan permohonan dari pemerintah RI untuk melakukan kerjasama dan untuk memperoleh data-data tersebut dari satellite yang dituju. Beberapa Satellite pemerintah asing tersebut sudah pernah menyatakan kebersediaannya untuk membantu hal ini.
  • Pemda DKI harus secepatnya menyatukan sistem pemetaan DKI dan data-data GIS/teknis melalui satu badan tunggal (tidak menyebar dibanyak dinas) melalui sistem Main Frame jalur data digital pemerintah.
  • Pemda DKI harus secepatnya mengembangkan sistem IT terpadu untuk menunjang digitalisasi informasi teknis.

Penulis menilai; apabila hal-hal tersebut diatas dapat dilaksanakan secepatnya maka data-data real-time teknis dapat diperoleh secepatnya; maka masalah yang lainnya akan segera bisa dianalisa dengan lebih akurat dan dicarikan solusi jangka panjang yang berkesinambungan (sustainable) yang lebih baik.

Dua hal yang lainnya (Governance dan Implementation Issues) akan ditulis dalam artikel lain yang akan disesuaikan dengan tujuan dari websites ini.

 

Dian Kusumaningtyas - Arsitek