Tinjauan singkat RAPERDA RUTR 2030 DKI JAKARTA

12-02-2010

RAPERDA RUTR 2030 DKI JAKARTA sudah di sosialisasikan melalui banyak media termasuk website khusus untuk pembahasan raperda tersebut.

Penulis membuat tinjauan singkat ini dibagi dalam 3 kategori:

  • Governance issues
  • Technical issues
  • Implementation issues

Pertama yang harus disadari oleh seluruh pihak adalah: Governance is about Bureaucracy. Governance is about Development. Development is about Change. Kesimpulannya adalah Governance ? System of Government run by Bureaucrats to manage Change. Untuk melihat dan mengukur kemajuan atau kemunduran development di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. adalah dengan membandingkan Raperda RUTR 2030 dengan Perda no. 6 tahun 1999 - RUTR DKI Jakarta. Sesuai dengan pembagian issues yang tertulis diatas maka pembahasan perbandingan pertama adalah mengenai issue: Governance

  1. Governance Issues

Raperda ini jelas disusun dalam kerangka semangat yang sangat tinggi untuk menyelesaikan issue: governance (management of change) dari sudut produk hukum. Semangat untuk melakukan kordinasi dan konsolidasi terhadap produk-produk hukum terkait sangat tinggi. Patut dihormati dan dihargai semua team yang sudah menyiapkan produk raperda ini. Sudah pasti masih banyak kekurangan dan hal-hal yang belum diakomodasi oleh Raperda ini. Tetapi melihat dan membandingkan keadaan produk hukum dan perundang-undangan di Republik Indonesia ini secara umum; secara pribadi penulis memberikan applause kepada team penyusun Raperda ini. Sudah pasti ini melalui suatu kerja keras dan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dari berbagai pihak terkait.

Raperda ini terdiri dari 21 BAB dan 358 Pasal. Semangat tinggi ini terlihat jelas pada BAB I sampai ke BAB XI. Sebelas bab ini mengusung issue governance atau system of government atau system of change management. Kesebelas bab ini dibandingkan dengan Perda yang sedang berlaku sudah banyak sekali mengakomodasi change yang terjadi saat ini. Kepekaan pemda dalam mengakomodasi current issues sudah sangat baik.

Kelemahan dari produk ini terletak pada sinkronisasi dari tag line RUTR 2030 dan content dari Raperda. Paragraf Visi dan misi sudah cukup menggambarkan tag line dari raperda ini. Tapi dalam hal visi untuk mengakomodir changes dalam jangka waktu 20 tahun kedepan (2030); produk ini masih belum mempunyai focus yang lebih tajam untuk mengakomodir hal tersebut.

Prediction atau memperhitungkan dan menganalisa arah suatu development dalam jangka waktu 20 tahun memang bukan sesuatu yang mudah. Faktor perubahannya sangat sulit diukur walaupun ini bisa dijembatani dengan melalui riset-riset kemanusiaan, kerakyatan, kesejahteraan masyarakat (economic and public welfare) sampai kepada riset-riset teknis di lapangan.

Sebelas Bab yang pertama ini disusun dengan semangat yang sangat tinggi sehingga semua hal yang menjadi current issues dipadatkan menjadi satu. Yang menurut pendapat saya justru mengakibatkan semangat ini menjadi kabur (confusing).

Penulis mengusulkan sebagai berikut untuk Bab I XI:

  1. Memfokuskan rancangan governance dalam pola:
    i. Jangka pendek = 4-6 tahun
    ii. Jangka menengah = 12-15 tahun
    iii. Jangka panjang = 20 tahun (2030)
    1. Dalam fokus rancangan tersebut; direncanakan target-target yang ingin dicapai
    2. Memisahkan atau memindahkan issue-issue teknis ke paragraph target dan rencana system pelaksanaan yang tercantum dalam Bab XII dan seterusnya. Contoh:
      1. Bab 4 Rencana Struktur dan Pola RuangPasal-pasal: jelas dalam hal pengaturan area (kawasan). Target rancangan governance terhadap pengaturan area-area tersebut dalam visi 20 tahun yang akan datang: tidak ditemukan.
      2. Kawasan Budidaya Laut pasal 286 Paragraf 1 3;.jelas. Target rancangan governance: tidak ada. Paragraf 4 12: adalah petunjuk pelaksanan atau petunjuk teknis yang sebaiknya berada pada Bab khusus yang disediakan atau dipindahkan dalam bentuk produk hukum yang lainnya

2. Bab I XI sebaiknya meningkatkan konsentrasi pada pola management of change by good governance system. Untuk hal ini diperlukan lagi, koordinasi dengan visi dari governance system itself atau rencana sistem pemerintahan pemda DKI Jakarta antara 2010 dan 2030. Pola management of change dalam bab-bab ini belum menggambarkan koordinasi ini sebagaimana diharapkan.

3. Kelemahan mutlak dari Bab Governance ini adalah tidak ditemukan perencanaan dalam bentuk digital untuk pemetaan Jakarta terkoordinasi (Coordinated Map) yang ter-digitalisasi atau GIS Map. Seluruh kota-kota didunia sudah melaksanakan hal ini baik itu kota yang kaya maupun yang miskin. Dalam bab governance ini; sistem dan pengaturan digitalisasi sudah seharusnya termasuk dalam program RUTR. Digitalisasi mapping adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi.

2. Technical Issues

Pada Bab XII dan selanjutnya; penulis menilai semangat tinggi yang diusung oleh Bab I XI menjadi kedodoran di bab-bab ini. Pemahaman terhadap makna dari government/ governance/ governing/ bureaucracy management sampai kepada pemahaman mengenai development dan change management belum dipahami dengan baik. Apalagi issue perencanaan teknis sampai dengan 2030.

Usulan perubahan untuk bab-bab ini sebagai berikut:

  1. Memindahkan semua ketentuan teknis dalam satu paket baru: JAKARTA BUILDING CODES (Jak BC = JBC). Pemisahan ini penting untuk kemudahan pengaturan/ perencanaan/ perubahan yang terus menerus terjadi di masyarakat dan juga untuk kejelasan perencanaan struktur organisasi yang akan melaksanakan Raperda ini dan yang akan datang.
  2. Semua ketentuan teknis yang diatur oleh JBC direview setiap 1 sampai maksimum 3 tahun dan perbaikan-perbaikan (amendment) harus terus menerus dilaksanakan sesuai dengan hasil penelitian yang terjadi terhadap perkembangan situasi dilapangan.
  3. JBC juga harus mengacu dan mengakomodir kepada standard-standard teknis international yang diatur oleh ICC (International Codes Council). Hal ini sangat penting untuk diakomodasikan karena Jakarta adalah ibukota Negara dimana banyak kepentingan dan perwakilan pihak asing (international community) bertempat tinggal di Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai tolok ukur dari perkembangan Indonesia.
  4. Searah dengan usulan sistem koordinasi digitalisai Jakarta map sistem; tatacara GIS Mapping berikut semua pedoman teknis pelaksanaannya harus diakomodasi dalam JBC. Perencanaan teknis sudah sewajibnya dilaksanakan dengan menggunakan basis GIS.

Menurut pendapat penulis; pembahasan lingkup ini sebaiknya dilakukan didalam frame Building Codes untuk menghindari kerancuan permasalahan antara permasalahan organisasi pemerintahan dan peraturan bangunan termasuk pembahasan mengenai produk teknis (peta) yang menjadi bagian dari RUTR ini.

3. Implementation Issues

Masalah ini adalah masalah yang terberat. Masalah implementasi dari suatu produk governance bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan apalagi dilihat hasilnya.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam implementation issues dan yang paling banyak disorot oleh masyarakat sebenarnya adalah issue good governance.

Penulis melihat hambatan yang terjadi dalam issue good governance dalam kaitannya dengan Raperda ini adalah sbb:

  1. Struktur bureaucracy
  2. Target-target yang tidak terukur
  3. Hambatan retorika politis

Penulis mengusulkan sebagai berikut:

  1. Perencanaan dan pengembangan suatu kawasan yang telah ditetapkan diusulkan untuk di atur dengan organisasi/team/unit khusus yang berkonsentrasi hanya untuk menangani area tersebut. Organisasi ini terpisah dari organisasi governance yang mengurus kemasyarakatan seperti: kantor walikota/kecamatan dll.
  2. Kantor walikota/kecamatan dll tersebut berkonsentrasi kepada masalah kependudukan
  3. Organisasi/team/unit khusus hanya menangani perencanaan / pengembangan/ perbaikan dll dari kawasan tersebut.
  4. Runtutan tanggung jawab tetap kepada main governing body dalam hal ini Pemda DKI.
  5. Contoh yang sudah pernah dilaksanakan di Indonesia adalah: BTDC (Bali Tourism Development c.q proyek: Nusa Dua Development dan kawasan-kawasan lain diseputar pulau Bali).
  6. Contoh yang sudah ada di Negara lain: di New York, USA - LMDC (Lower Manhattan Development Corporation). Di London, UK misalnya PLA (Port of London Authority)

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkembangan yang terjadi di DKI Jakarta sudah waktunya DKI menyiapkan organisasi atau unit sejenis misalnya sbb:

  1. Tanjung Priok Port Authority (sejenis dengan PLA)
  2. Kawasan-kawasan pengembangan khusus yang memiliki kompleksitas dan kesulitan yang tinggi, misalnya:
    1. Central Jakarta Development Unit (konsentrasi mengatur kawasan segitiga emas sampai Monas dan kawasan khusus istana Negara, military related area -)
    2. Jakarta River and Water Resources Development Unit (konsentrasi mengatur DAS berikut kanal2nya, mengatur area-area cadangan air dan perencanaan/pengembangan air bersih.
    3. Clean Jakarta Unit (konsentrasi mengatur: sampah, penyediaan tong sampah, pengaturan dan peraturan sampah, perencanaan dan pengaturan TPS dll yang menyangkut sampah)
    4. Jakarta Waste Management Unit (konsentrasi dalam mengatur sanitasi dan perencanaan/pengembangan unit sanitasi lingkungan.
    5. Jakarta Urban Renewal Unit per area khusus (dipilih yang dinilai sulit), misalnya:
      1. Angka kriminalitas sangat tinggi
      2. Angka kemiskinan sangat tinggi
      3. Angka kepadatan sangat tinggi
      4. Unit-unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan.

Hal tersebut diatas memang memerlukan perubahan struktur yang selama kurang lebih 40 tahun mendarah daging di bureaucracy pemerintahan dan belum berubah sekalipun sudah ada reformasi sejak 10 tahun yang terakhir.

Change adalah perubahan yang selalu diinginkan tetapi ditakuti secara bersamaan oleh setiap manusia secara cultural dimanapun juga. Adalah tugas Pemda dan DPRD Jakarta untuk bersama-sama mengarahkan management of change ini menuju 20 tahun yang akan datang dengan merumuskan issue governance yang mampu mengakomodasi perubahan sampai dengan 2030.

Terakhir penulis berpendapat, sudah waktunya juga Pemda Jakarta melaksanakan; participatory program dengan memanfaatkan NGO atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya untuk bersama-sama masyarakat melakukan perencanaan suatu area. Program ini sebaiknya diarahkan kepada area-area khusus sebagai pilot project untuk tahap awal. Issue yang diangkat sebaiknya disesuaikan dengan issues yang menjadi perhatian NGO yang bersangkutan. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena menurut penelitian penulis beberapa NGO dan lembaga-lembaga riset atau fokus group atau lembaga pendidikan (universitas dan lembaga sejenis) khusus Jakarta juga memiliki data yang baik untuk digunakan oleh pemda DKI. Hal ini juga penting untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih mengakar (grass root) kepada masyarakat pada umumnya.

Participatory program sudah banyak dilaksanakan di Negara lain. Mulai dari Developed Country (G-12) sampai under developed country. Ada yang berhasil dengan gemilang tapi ada juga yang tidak berhasil sama sekali. Namum pada umumnya participatory program dilakukan untuk area-area khusus dan issue yang diangkat juga khusus.

Dalam tinjauan singkat ini, penulis hanya melihat RUTR ini dari sudut tinjauan umum berdasarkan pengamatan pribadi dan pengalaman penulis dalam berinteraksi dengan lembaga-lembaga pemerintahan terutama diluar Indonesia.

Demikian tinjauan singkat untuk Raperda RUTR DKI Jakarta.

Dian Kusumaningtyas - Arsitek