Badan dan Lembaga IAI

Badan Sistem Informasi Arsitektur (Sinfar)

merupakan wadah komunikasi, koordinasi yang berwenang dan bertugas menyebarluaskan informasi/data tentang kearsitekturan, keanggotaan, kegiatan organisasi, dan lainnya melalui media komunikasi cetak berkala, multi media, kehumasan, kepustakaan, serta pusat data IAI.

Badan Keprofesian

berwenang dan bertugas merumuskan serta memantau pelaksanaan sistem pranata keprofesian dan memberikan rekomendasi dalam proses sertifikasi.

Badan Pendidikan Arsitek

berwenang dan bertugas mengkaji serta merumuskan sistem pendidikan tinggi profesional arsitek, pembinaan dan pengembangan keprofesionalan anggota yang sekaligus berfungsi sebagai penghubung dunia profesi arsitek dan pendidikan tinggi arsitektur.

Badan Pengabdian Profesi

berwenang dan bertugas mengoordinir kegiatan pengabdian atau pelayanan jasa arsitek kepada perorangan maupun kelompok masyarakat umum.

Badan Penghargaan dan Sayembara Karya Arsitektur

menangani kegiatan penghargaan IAI (IAI Award) atas karya arsitektur terbaik dari perorangan atau lembaga yang berjasa dalam dunia arsitektur, serta menyelenggarakan kegiatan sayembara arsitektur.

Badan Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur

mengkaji dan melakukan penelitian arsitektur dan upaya-upaya kegiatan pelestarian bangunan/kota/kawasan bersejarah.

Dewan Keprofesian Arsitek

Perangkat organisasi IAI pada lingkup nasional dan daerah yang bertugas untuk menetapkan standar nasional kualifikasi arsitek dan menerbitkan sertifikat keahlian IAI.

Dewan Pendidikan Arsitektur

Perangkat organisasi IAI pada lingkup nasional yang bertugas turut menentukan standar akreditasi pendidikan kearsitekturan di Indonesia.

Lembaga Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Perangkat organisasi yang menyusun program pembinaan dan pengembangan keprofesian serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan profesi arsitek.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pengurus Nasional

1. Melaksanakan Ketetapan Munas, Rakernas, dan rekomendasi Dewan Kehormatan IAI.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan organisasi dan mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan organisasi (PO) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan AD, ART, Ketetapan Munas, Rakernas, dan rekomendasi Dewan Kehormatan IAI.
3. Membekukan sementara atau mencabut keanggotaan IAI yang bertentangan dengan AD-ART, Ketetapan Munas, Rakernas, maupun Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, setelah mendengar penilaian, pertimbangan, dan persetujuan Dewan Kehormatan IAI Nasional.
4. Mengoordinasikan dan menjalin kerja sama baik ke dalam maupun ke luar antarlembaga, serta mewakili organisasi dalam menangani masalah keanggotaan IAI pada lembaga-lembaga yang terkait, baik pada lingkup nasional, regional, maupun internasional.
5. Bertanggung jawab kepada Munas yang memilihnya serta kepada Rakernas khususnya dalam pelaksanaan program IAI secara nasional, regional, dan Internasional.

Pengurus Daerah

1. Menjalankan dan melaksanakan kepengurusan berdasarkan Ketetapan Musda, Rakerda yang tidak bertentangan dengan ketetapan lain pada lingkup di atasnya dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi pada lingkup daerah.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan organisasi, mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, upaya dan kegiatan lainnya pada lingkup daerah sesuai AD-ART, Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, Musda, Rakerda, rekomendasi Dewan Kehormatan IAI Daerah, dan ketetapan lain pada lingkup di atasnya.
3. Bertanggung jawab kepada Musda yang memilihnya, serta kepada Rakernas dan Pengurus Nasional khususnya dalam kegiatan berskala nasional, regional, maupun internasional dengan pemberitahuan kepada Pengurus Nasional.
4. Mengoordinasikan dan menjalin kerja sama baik ke dalam maupun ke luar antarlembaga mewakili organisasi, dalam menangani masalah keanggotaan pada lembaga-lembaga yang terkait pada lingkup daerah.

Pengurus Cabang

1. Menjalankan dan melaksanakan kepengurusan berdasarkan Ketetapan Muscab dan tidak bertentangan dengan ketetapan lain pada lingkup di atasnya dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi pada lingkup cabang.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan organisasi, mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya serta upaya kegiatan lainnya pada lingkup cabang sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART, Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, ketetapan-ketetapan Muscab, dan ketetapan lain pada lingkup di atasnya.
3. Bertanggung jawab kepada Muscab yang memilihnya, serta kepada Rakernas dan Pengurus Nasional khususnya dalam kegiatan berskala nasional, regional, maupun internasional dengan pemberitahuan kepada Pengurus Daerah dan Nasional.
4. Mengoordinasikan dan menjalin kerja sama baik ke dalam maupun ke luar antarlembaga mewakili organisasi, dalam menangani masalah keanggotaan, kepemilikan, dan pada lembaga-lembaga yang terkait pada lingkup cabang.

Pengurus Nasional, Daerah, dan Cabang

1. Menetapkan program kerja selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah susunan pengurus terbentuk dan mengumumkannya kepada seluruh anggota melalui media komunikasi pada lingkup kepengurusan masing-masing.
2. Menyampaikan laporan tahunan kepengurusan dan kegiatan yang telah dilakukan, termasuk laporan tahunan keuangan pada tahun berikutnya kepada Rapat Anggota dan Rapat Kerja secara tertulis dan atau melalui komunikasi berkala pada lingkup kepengurusan yang bersangkutan.
3. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, kepengurusan wajib menerbitkan media komunikasi secara berkala/kalawarta sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali pada lingkup kepengurusan masing-masing.
4. Pengurus dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tugasnya kepada anggota dengan tidak mengurangi tanggung jawab sebagai pengurus melalui Surat Keputusan Pengurus.
5. Dalam pengisian kekosongan jabatan Pengurus:
   1. Anggota pengurus yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugas kepengurusan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Rapat Pleno Pengurus dapat menetapkan penggantinya.
   2. Penggantian anggota Pengurus Daerah/Cabang dilaporkan kepada pengurus pada lingkup di atasnya dan disahkan Pengurus Nasional.
   3. Penggantian anggota pengurus tidak mempengaruhi masa kepengurusan yang telah ditetapkan dalam Munas/Musda/Muscab sebelumnya.